Menuju Subsidi Gas LPG Tepat Sasaran di Indonesia

Menuju Subsidi Gas LPG Tepat Sasaran di Indonesia
Menuju Subsidi Gas LPG Tepat Sasaran di Indonesia

Menuju Subsidi Gas LPG Tepat Sasaran di Indonesia

Penandatanganan MoU

Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)  Kerjasama dan Koordinasi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowadojo sudah dilakukan pada 13 April yang lalu. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan akses keuangan dan  dalam Rangka menuju subsidi gas LPG tepat sasaran di Indonesia.

Rencana Realisasi

Penyaluran subsidi tersebut rencananya akan menggunakan sistem Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bekerja sama dengan sistem perbankan. Melalui cara ini tentunya  penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dan untuk mendukung penerapan cash less atau transaksi non tunai sesuai Peraturan Bank Indonesia yang diterbitkan tahun 2015. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, bahwa  pemerintah menargetkan penyaluran subsidi dengan menggunakan KKS ini  bisa direalisasikan mulai tahun depan, yaitu 1 Januari 2018 atau paling lambat 1 Maret 2018.

Penyaluran subsidi energy non tunai ini, dilakukan secara elektroik. Hanya pemegang Kartu Keluarga Sejahtera saja yang bisa membeli gas LPG 3 kg . Belum dijelaskan apakah LPG melon hanya diperuntukkan untuk melayani pemegang Kartu Keluarga Sejahtera  saja, atau juga dijual bebas dengan harga non subsidi. Bisa jadi, masyarakat yang tidak memiliki kartu Keluarga Sejahtera  diarahkan untuk membeli gas LPG 5 kg atau yang 12 kg.

Menurut  Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo  penerima subsidi gas LPG  akan berbasis data di TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang sudah memiliki update data jumlah penerima bantuan. Berdasarkan kajian BI, jumlah penerima subsidi LPG sudah dievaluasi sehingga turun dari 57 juta menjadi 25,7 juta.

Dampak Pengaturan Subsidi LPG Non Tunai

Pengaturan penggunaan LPG melon secara non tunai  ini tentu menjadi pukulan yang berat bagi UKM kalau pemerintah belum menyiapkan alternative penggantinya secara massif. Beban berat  ini juga pastinya akan dirasakan masyarakat kelas menengah arah kebawah yang bukan pemegang KKS. Padahal kalangan ini jumlahnya mendominasi negeri ini. Sebanyak 31,3 juta orang yang sebelumnya bergantung pada penggunaan gas LPG melon untuk memasak pasti sangat terpukul jika harus mengeluarkan uang hampir dua kali lipat dari sebelumnya. Terlebih pada saat kondisi ekonomi sesulit sekarang ini.

Untung saja sudah ada pihak yang menjual kompor gas berbasis hayati. Sudah ada kompor biomassa modern yang menggunakan teknologi gasifikasi ataupun semi gasifikasi untuk memasak. Sehingga asap dan jelaganya sedikit. Bahan bakar yang digunakan tersedia berlimpah di sekitar kita. Anda bisa mendapatkan informasi pembeliannya di www.komporbioenergi.com . Bahkan kompor pellet yang benar-benar bersih dari asap dan jelaga juga bisa anda beli di toko online www.tatukune.com. Beberapa kompor gas lainnya yang potensial juga sedang dalam proses persiapan SNI untuk bisa mendapatkan persyaratan layak edar.

Semoga Pemerintah secara massif memberikan dukungan untuk pengembangan dan penyebaran kompor alternative pengganti kompor LPG. Kalau konversi minyak tanah ke gas LPG yang notabene hanya kebijakan yang besifat solusi sementara saja digeber habis dengan trilyunan anggaran, harusnya kebijakan solutif  total ini juga dilakukan  lebih massif dari itu.  Semoga Kemandirian energy bisa diwujudkan di Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama dan Koordinasi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowadojo, dalam Rangka menuju subsidi gas LPG tepat sasaran di Indonesia.

56 thoughts on “Menuju Subsidi Gas LPG Tepat Sasaran di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *